Jadi Apa Dana Desa Di Tempatmu?

INDONESIASATU.CO.ID:

 

  • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan

Itulah komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita sebagai Agenda Program Pemerintah. Melalui Undang-Undang Desa, telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.

Setiap tahun Pemerintah secara nasional telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Mulai tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Khusus untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa lebih dari Rp 1 triliun  untuk sekitar 1.341 desa. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu. Dimana di Provinsi Bengkulu Dana Desa per Kabupaten disalurkan melalui 4 KPPN;

  1. KPPN Bengkulu meliputi pemerintah daerah Kab. Argamakmur dan Kab. Bengkulu Tengah;
  2. KPPN Curup meliputi pemerintah daerah Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong dan Kab. Kepahiang;
  3. KPPN Manna meliputi pemerintah daerah Kab. Kaur, Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma;
  4. KPPN Mukomuko meliputi pemerintah daerah Kab. Mukomuko.

 

Secara ditail pagu dan realisasi penyaluran dana desa ke pemerintah daerah kabupaten lingkup provinsi bengkulu tahun 2017 (dalam rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

 No.

 KABUPATEN / KOTA

 DESA

 PAGU

 RKUN ke RKUD

 Rp

%

     1

 2601 - KAB. BENGKULU UTARA

     215

      166,310,259,000

      166,310,259,000

100.00%

     2

 2602 - KAB. BENGKULU SELATAN

     142

      110,746,649,000

      110,740,785,400

99.99%

     3

 2603 - KAB. REJANG LEBONG

     122

        95,495,934,000

        95,493,476,500

100.00%

     4

 2604 - KAB. SELUMA

     182

      139,486,234,000

      139,486,234,000

100.00%

     5

 2605 - KAB. K A U R

     192

      145,777,851,000

      145,298,483,000

99.67%

     6

 2606 - KAB. MUKO-MUKO

     148

      115,058,353,000

      115,058,353,000

100.00%

     7

 2607 - KAB. LEBONG

       93

        72,563,476,000

        72,563,476,000

100.00%

     8

 2608 - KAB. KEPAHIANG

     105

        81,496,596,000

        81,496,592,000

100.00%

     9

 2609 - KAB. BENGKULU TENGAH

     142

      108,405,061,000

      108,405,061,000

100.00%

 TOTAL

 1,341

  1,035,340,413,000

  1,034,852,719,900

99.95%

Sumber: Online Monitoring SPAN (data diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa. Dana Desa juga telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan secara nasional dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

“Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat”. (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati)

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa.

Khusus dalam rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terkait Dana Desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan. Agar Kepala Desa beserta perangkatnya dapat mengelola keauangan desa secara akuntabel, maka perlu disiapkan beberapa hal berikut ini:

1.Integritas dari kepala desa dan perangkat desa.

Integritas adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang baik, maka kepala desa dan perangkat desa akan memandang keuangan desa sebagai amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemikiran menyalahgunakan dana  desa untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Dengan integritas, maka kepala desa dan perangkat desa memiliki pengawasan mandiri yang berasal dari diri sendiri yang akan terus-menerus memberikan dukungan agar masing-masing individu menjalankan amanah dengan baik.

2. Tata kelola.

Sistem pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat adalah hal kedua untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat desa. Terkait sistem keuangan, dapat digunakan sistem pengelolaan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan sistem yang lebih sederhana diharapkan bisa lebih mudah untuk dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang beragam.

3. Kapasitas SDM.

Agar pengelolaan keuangan desa dapat akuntabel, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah kebutuhan akan pengelola yang kompeten. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan  kepada kepala desa dan perangkat desa menjadi hal yang wajib untuk dilakukan sebagai suatu proses  yang membutuhkan waktu dan kesabaran.

. 4. Pengawasan warga.

Salah satu katup pengaman untuk mencegah penyimpangan dana adalah pengawasan oleh warga. Oleh karena itu, hal keempat yang perlu disikapi adalah jika kondisi warga cenderung belum memiliki sikap peduli dan kritis mengawasi pengelolaan Dana Desa ini, maka perlu dilakukan kegiatan khusus untuk meningkatkan partisipasi warga di dalam melakukan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dapat terwujud, perlu mengambil inisiatif untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar alokasi Dana Desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah bisa benar-benar direalisasikan. Jangan sampai peluang Desa untuk mendapatkan dana lebih besar tidak bisa digunakan karena pemerintah daerah tidak optimal menjalankan perannya.

Selain akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa, pemantauan dan pengawasan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Prosesnya melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengeloloaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang baik. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita. Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan. Kita jadikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam mengelola Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penulis,

Achmad Lutfie T Baroto

ASN Kanwil Ditjen Perbendahraan Propinsi Bengkulu

  • Whatsapp

Index Berita