“KFR Potret Aktual Kondisi Perekonomian Bengkulu Terkini”

ismed, 05 Sep 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Bengkulu : Rabu 28 Agustus 2019 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan acara Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2019 dengan menghadirkan Para Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu antara lain Inspektur Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Turut hadir Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dan Wakil Rektor II Universitas Bengkulu serta Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Kota Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra memaparkan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dan gambaran kondisi terkini perekonomian regional di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir semester I tahun 2019.

Menurut Ismed, kebijakan fiskal melalui APBN dan APBD dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu APBN dan APBD harus dikelola secara sehat dan memastikan fiskal yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang, oleh karenanya perlu dipikirkan bagaimana mengoptimalisasi pendapatan, terutama PAD untuk menggali sumber-sumber pendapatan pemerintah agar mampu membiayai belanjanya. Dari sisi belanja perlunya belanja yang berkualitas, yang fokus dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja tidak bisa lagi disusun berdasarkan “copy-paste” tahun anggaran yang lalu, tetapi harus mengedepankan belanja yang berkualitas, serta memasukkan asumsi-asumsi makro ekonomi di dalam RAPBD untuk menciptakan APBD yang benar-benar mampu menjadi alat bagi pembangunan.

Terkini, menurut beliau ekonomi di Bengkulu mampu tumbuh 5.05% dengan inflasi tahunan 2,69%, angka pengangguran 2,50% dan IPM sudah termasuk dalam kategori tinggi yaitu 70.64. Namun demikian beliau juga mengingatkan angka kemiskinan masih tinggi 15,25%, gini ratio juga 0.34% yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat masih belum merata. Oleh karenanya pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah perlu menciptakan belanja-belanja yang dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan di masyarakat, antara lain infrastruktur.

Pemerintah Pusat melalui DAK Fisik sudah mengalokasikan anggaran Rp1,27 triliyun untuk infrastruktur terutama jalan, untuk membuka akses perekonomian, menciptakan akses pariwisata untuk meningkatkan PAD serta konektivitas antar daerah untuk mobilisasi sumber-sumber ekonomi masyarakat. Anggaran DAK Fisik sampai dengan semester I 2019 telah disalurkan melalui KPPN-KPPN di daerah sebesar Rp267.16 miliar dari kontrak yang direncanakan sebesar Rp1,39 miliar.

Selain DAK Fisik juga ada dana desa yang pemanfaatannya dikelola langsung oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa. Tahun 2019 anggarannya Rp1,079 triliun dan sampai dengan akhir Juni 2019 telah disalurkan ke Kas Daerah Rp576,44 miliar. Dana Desa menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu tersebut merupakan peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan sendiri desanya, dan apabila dikelola dengan baik akan mampu berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu